Psikologi Manajemen

PART I

1. Pengertian Manajemen
Manajemen menurut stoner adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Sebuah proses yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui rangkaian kegiatan berupa perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian orang-orang serta sumber daya organisasi lainnya (Nickels, McHugh and McHugh ,1997)

2. Jenis-jenis Manajemen
a. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk memperoleh SDM yang terbaik bagi bisnis yang kita jalankan dan bagiamana SDM yang terbaik tersebut dapat di pelihara dan tetap bekerja bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang senantiasa konstan ataupun bertambah.
b. Manajemen Operasional
Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen dengan teknik produksi yang seefesien mungkin, dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produksi akhir yang dihasilkan dalam proses produksi.
c. Manajemen Pemasaran
Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk mengidentifikasi apa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh konsumen dan bagaimana cara pemenuhannya dapat diwujudkan.
d. Manajemen Keuangan
Kegiatan manajemen berdasarkan fungsinya yang pada intinya berusaha untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan mampu mencapai tujuannya secara ekonomis yaitu diukur berdasarkan profit. Tugas manajemen keuangan diantaranya merencanakan dari mana pembiayaan bisnis diperoleh dan dengancara bagaimana modal yang telah diperoleh dialokasikan secara tepat dalam kegiatan bisnis yang dijalankan.
e. Manajemen Produksi
Manajemen Produksi adalah penerapan manajemen berdasarkan fungsinya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan keinginan konsumen, dengan teknik produksi yang seefisien mungkin, dari mulai pilihan lokasi produksi hingga produk akhir yang dihasilkan dalam proses produksi.

3. Psikologi manajemen
Psikologi manajemen adalah ilmu tentang bagaimana mengatur / me-manage sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan.

4. Tujuan psikologi manajemen
Dengan ditemukan dan dikembangkannya ilmu psikologi, diketahui bahwa unsur SDM ternyata merupakan yang terpenting dari ketiga modal kerja perusahaan manapun. Pasalnya, ilmu psikologi yg memang berpusat pada manusia, mampu mengintervensi berbagai faktor internal manusia seperti motivasi, sikap kerja, keterampilan, dsb dengan berbagai macam teknik dan metode, sehingga bisa dicapai kinerja SDM yang setinggi-tingginya untuk produktivitas perusahaan.
Sumber Daya Organisasi
– Sumber Daya Manusia
– Sumber Daya Informasi
– Sumber Daya Fisik
– Sumber Daya Keuangan
– Sumber Daya Alam
Fungsi-fungsi Manajemen
– Perencanaan (Planning)
– Pengorganisasian (Organizing)
– Pengarahan dan pengimplementasian (Directing/Leading)
– Pengawasan dan Pengendalian (Controlling)

1. Pengertian perencanaan
Perencanaan menurut indra bastian adalah suatu proses yang tidak pernah berakhir. Apabila suatu rencana telah ditetapkan , maka dokumen menyangkut perencanaan harus di implementasikan.
Sedangkan menurut deacon perencanaan adalah upaya menyusun berbagai keputusan yang bersifat pokok, yang dipandang paling penting dan yang akan dilaksanakan menurut urutannya guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Manfaat perencanaan
Manfat perencanaan salah satunya adalah membantu proses menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan di masa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Dibawah ini adalah beberapa manfaat perencanaan yang lain :
a. Standar pelaksanaan dan pengawasan
b. Pemilihan berbagai alternatif terbaik
c. Penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan
d. Menghemat pemanfaatan sumberdaya organisasi
e. Membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan
f. Alat memudahkan dalam berkoordinasi dengan pihak terkait
g. Alat meminimalkan pekerjaan yang tidak pasti, dan
h. Mempermudah aktivitas/kebutuhan kita

3. Jenis perencanaan dalam organisasi
Melihat tingkat hirarkis, ada tiga jenis perencanaan: perencanaan strategis, taktis dan operasional.
a. Perencanaan Strategis
Perencanaan strategis dianggap oleh organisasi secara keseluruhan dan dihasilkan oleh tingkat hirarki yang lebih tinggi dari sebuah organisasi. Berkaitan dengan tujuan jangka panjang dan strategi dan tindakan untuk mencapainya.

Perencanaan ini merupakan proses dimana eksekutif / top manajer meramal arah jangka panjang dari suatu entitas dengan menetapkan target spesifik pada kinerja, dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal untuk melakukan tindakan perencanaan yang dipilih.

Hal ini biasanya dilakukan dalam organisasi pada tingkat manajerial, atau tingkat tertinggi perintah, yang dilakukan dengan cara taktik dan prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau diberikan perencanaan jangka panjang lebih dari 5 tahun.

Perencanaan strategis juga merupakan suatu hal untuk merencanakan strategi dalam segala hal, atau dalam kehidupan sehari-hari setiap orang.

b. Perencanaan Taktis / Taktik
Pada tingkat kedua dari perencanaan, taktis, kinerja berada dalam setiap area fungsional bisnis, termasuk sumber daya tertentu. Perkembangannya terjadi oleh tingkat organisasi menengah, bertujuan untuk efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia untuk jangka menengah proyeksi. Dalam perusahaan besar dengan mudah mengidentifikasi tingkat perencanaan, yang diberikan oleh setiap kepala bagian.

Bagian taktis merupakan proses yang berkelanjutan, yang bertujuan dalam waktu dekat, merampingkan pengambilan keputusan dan menentukan tindakan. Bagian Ini dilakukan secara sistemik karena merupakan totalitas yang dibentuk oleh sistem dan subsistem, seperti yang terlihat dari sudut pandang sistemik. Apakah iteratif, dan proyek mana yang harus fleksibel dan menerima penyesuaian dan koreksi. Teknik ini memungkinkan pengukuran siklus dan evaluasi sebagai dijalankan yang secara dinamis dan interaktif dilakukan dengan orang lain, dan merupakan teknik yang mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan dari efisiensi.

c. Perencanaan Operasional
Ketidakpastian yang disebabkan oleh tekanan dan pengaruh lingkungan harus berasimilasi pada pertengahan atau taktik yang harus mengkonversi dan menafsirkan keputusan strategis, tingkat tertinggi, ke dalam rencana konkrit di tengah dan membuat rencana yang akan dilakukan dan, pada gilirannya, dibagi lagi menjadi rencana operasional dan rincian yang akan dijalankan pada tingkat operasional.

Karena jadwal pada tingkat operasional sesuai dengan set bagian homogen dari perencanaan taktis, yaitu, mengidentifikasi prosedur spesifik dan proses yang diperlukan di tingkat bawah organisasi, menyajikan rencana aksi atau rencana operasional. Hal ini dihasilkan oleh tingkat organisasi yang lebih rendah, dengan fokus pada kegiatan rutin perusahaan, oleh karena itu, rencana dikembangkan untuk waktu yang singkat.

Perencanaan Operasional ini dilakukan pada karyawan di tingkat terendah dari organisasi. Membuat perencanaan kecil sebuah organisasi dan merinci bagaimana tujuan akan dicapai. Bahkan, semua titik dasar perencanaan terjadi di tingkat operasional, yang sangat mempengaruhi dan menentukan, bersama dengan, hasil taktik.

Termasuk tugas-tugas operasional dan skema operasi yang benar dan efisien dalam menjalani sistem pendekatan reduksionis proses khas ditutup. Hal ini dilakukan berdasarkan proses diprogram dan teknik komputasi. Ini mengubah ide menjadi kenyataan, atau mengeksekusi tujuan dari suatu tindakan melalui berbagai rute, jangka pendek pekerjaan umumnya kurang dari 1 tahun.

d. Perencanaan Normatif
Mengacu pada penciptaan standar, kebijakan serta peraturan yang ditetapkan untuk operasi organisasi. Hal ini bergantung pada pembentukan standar, metodologi dan metode untuk berfungsinya kegiatan yang direncanakan.

Standar-standar tentang pendirian aturan dan / atau undang-undang dan / atau kebijakan dalam setiap kelompok atau organisasi, terutama untuk menjaga pengendalian, pemantauan dan pengembangan perencanaan dan pengembangan standar dan kebijakan. Perencanaan berhubungan erat dengan desain struktur organisasi. Ini berlaku di daerah yang sangat spesifik, yang umumnya adalah mereka yang mengawasi dan menentukan aspek pada tingkat lainnya tidak dapat dipisahkan.

1. Kepemimpinan
Banyaknya konsep defiisi kepemimpinan yang berbeda hampir sebanyak jumlah orang yang telah berusaha untuk mendefinisikannya. Untuk lebih mempermudah pemahaman kita, maka akan diacuh satu definisi yang kiranya mampu menjadi landasan untuk membahas konsep kepemimpinan itu sendiri. Kepemimpinan adalah sebuah hubungan yang saling mempengaruhi di antara pemimpin dan pengikut (bawahan) yang menginginkan perubahan nyata yang mencerminkan tujuan bersamanya (Joseph C. Rost.,1993).
Kepemimpinan melibatkan hubungan pengaruh yang mendalam, yang terjadi di antara orang-orang yang menginginkan perubahan signifikan dan perubahan tersebut mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya (bawahan). Pengaruh (influence) dalam hal ini berarti hubungan di antara pemimpin dan pengikut sehingga bukan sesuatu yang pasif, Pemimpin mempengaruhi bawahannya, demikian sebaliknya. Orang-orang yang terlibat dalam hubungan tersebut menginginkan sebuah perubhan sehingga pemimpin diharapkan mampun menciptakan perubahan yang signifikan dalam organisasi dan bukan mempertahankan status quo. Selanjutnya, perubahan tersebut bukan merupakan sesuatu yang diinginkan pemimpin, tetapi lebih pada tujuan (purposes) yang diinginkan dan dimiliki bersama. Tujuan tersebut merupakan sesuatu yang diinginkan, yang diharapkan, yang harus dicapai dimasa depan sehingga tujuan ini menjadi motivasi utama visi dan misi organisasi.
Pemimpin mempengaruhi pengikutnya untuk mencapai perubahan berupa hasil yang diinginkan bersama. Kepemimpinan merupakan aktivitas orang-orang, yang terjadi di antara orang-orang, dan bukan sesuatu yang dilakukan untuk orang-orang sehingga kepemimpinan melibatkan pengikut (followers). Proses kepemimpinan juga melibatkan keinginan dan niat, keterlibatan yang aktif antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Dengan demikian, baik pemimpin atau pun pengikut mengambil tanggung jawab pribadi (personal responsibility) untuk mencapai tujuan bersama tersebut.

2. Teori Kepemimpinan

a. Teori orang-orang terkemuka
Bernard, Bingham, Tead dan Kilbourne menerangkan kepemimpinan berkenaan dengan sifat-sifat dasar kepribadian dan karakter.

b. Teori lingkungan
Mumtord, menyatakan bahwa pemimpin muncul oleh kemampuan dan keterampilan yang memungkinkan dia memecahkan masalah sosial dalam keadaan tertekan, perubahan dan adaptasi. Sedangkan Murphy, menyatakan kepemimpinan tidak terletak dalam dari individu melainkan merupakan fungsi dari suatu peristiwa.

c. Teori personal situasional
Case (1933) menyatakan bahwa kepemimpinan dihasilkan dari rangkaian tiga faktor, yaitu sifat kepribadian pemimpin, sifat dasar kelompok dan anggotanya serta peristiwa yang diharapkan kepada kelompok.

d. Teori interaksi harapan
Homan (1950) menyatakan semakin tinggi kedudukan individu dalam kelompok maka aktivitasnya semakin meluas dan semakin banyak anggota kelompok yang berhasil diajak berinteraksi.

e. Teori humanistik
Likert (1961) menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan proses yang saling berhubungan dimana seseorang pemimpin harus memperhitungkan harapan-harapan, nilai-nilai dan keterampilan individual dari mereka yang terlibat dalam interaksi yang berlangsung.
f. Teori pertukaran
Blau (1964) menyatakan pengangkatan seseorang anggota untuk menempati status yang cukup tinggi merupakan manfaat yang besar bagi dirinya. Pemimpin cenderung akan

Sumber :
Munandar, A.S. 2008. Psikologi Industri dan Organisasi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
Robbins, S. P., Coulter, M. K., & DeCenzo, D. A. (n.d.). Fundamental of Management Essential Concept.
http://www.slideshare.net/Barnanda/arti-perencana-menurut-para-ahli
http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR._PEND._LUAR_SEKOLAH/194505031971091-MUHAMMAD_KOSIM_SIRODJUDIN/DEFINISI_DAN_TEORI_KEPEMIMPINANx.pdf
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2077093-tujuan-perencanaan-dan-manfaat-perencanaan/
http://studimanajemen.blogspot.com/2012/09/manfaat-perencanaan.html
http://id.wikipedia.org/wiki/Perencanaan
http://id.shvoong.com/business-management/management/2293395-jenis-jenis-perencanaan-dalamtingkatan-organisasi/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Findryawati.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F28361%2FPsikologi%2BManajemen%2BRini.ppt&ei=fD85VJTQLoSWuASQroHABg&usg=AFQjCNFFwuXg1jHNszZGDjcviDP9Mjaoewhttps://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CCgQFjAB&url=http%3A%2F%2Findryawati.staff.gunadarma.ac.id%2FDownloads%2Ffiles%2F28361%2FPsikologi%2BManajemen%2BRini.ppt&ei=fD85VJTQLoSWuASQroHABg&usg=AFQjCNFFwuXg1jHNszZGDjcviDP9Mjaoew

PART II

Fenomena Perilaku Korupsi dalam Organisasi Politik

Praktik suap menyuap di Indonesia sudah menjadi kebiasaan yang lumrah. Khususnya dalam institusi pelayanan yang berkaitan dengan publik. Memberikan uang atau barang dalam rangka mempercepat proses yang berkaitan dengan birokrasi. Pemberian itu sebagai tanda agar dipercepat urusannya tanpa melalui mekanisme yang berlaku.
Terlalu lumrahnya praktik kotor ini, Deputi Bidang Informasi dan Data KPK DR M Syamsya Ardisasmita DEA menyebutkan, Transparency International, sebuah organisasi non-pemerintah yang giat mendorong pemberantasan korupsi, menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Berdasarkan hasil surveynya, Indonesia nilai Indeks Persepsi Korupsinya (IPK) pada tahun 2005 adalah 2,2 (nilai nol sangat korup dan nilai 10 sangat bersih. Indonesia jatuh pada urutan ke-137 dari 159 negara yang disurvei. IPK ini merupakan hasil survei tahunan yang mencerminkan persepsi masyarakat internasional maupun nasional (mayoritas pengusaha) terhadap tingkat korupsi di suatu negara.
Hasil tersebut tidak jauh berbeda dengan Survey Nasional Korupsi yang dilakukan oleh Partnership for Governance reform yang dikutip Demartoto (2007). Hampir setengahnya atau 48 persen dari jumlah pejabat yang ada di Indonesia pernah menerima pembayaran tidak resmi alias suap.
Baru-baru ini, contoh pejabat publik yang terjerat kasus suap adalah Wali Kota Bekasi Mochtar Muhammad. Pada Oktober 2011 lalu, Wali Kota Bekasi Moctar Muhammad sujud syukur setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung memvonis bebas. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama, Mahkamah Agung (MA) menganulir keputusan bebas Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pindana Korupsi (7/3/2012). MA berdalih bahwa politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu terbukti menyuap dan menerima suap.
MA menjelaskan, Mochtar terbukti melakukan penyuapan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jawa Barat. Modusnya, ia meminta pimpinan satuan kerja di Pemerintah Kota Bekasi untuk menyisihkan dua persen uang proyek sampai terkumpul Rp 4,5 miliar. Atas perintah Mochtar, Rp 4 miliar itu diberikan kepada anggota DPRD Jawa Barat agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi segera disetujui.
Kasus serupa menimpa Soemarmo, wali kota Semarang. Pria yang juga diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini menjadi tersangka dalam kasus suap pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan 2012. Pria yang sebelumnya berkarir sebagai sekretaris daerah ini telah ditahan di Rumah Tahanan Kelas I Cipinang selama 20 hari Sejak 30 Maret lalu.
Kasusnya teruangkap setelah Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 2 Anggota DPRD Sumartono dan Agung Pumo Sarjono serta Sekda Akhmat Zaenuri pada Oktober 2011 lalu. Ketiganya telah ditahan lebih dulu.
Muladi (dalam Alkostar, 2008, h.10) menjelaskan, suap (bribery) bermula dari katabriberie (Prancis) yang artinya begging (mengemis) atau vagrancy (penggelandang). Dalam bahasa Latin disebut briba, yang artinya ‘a piece of bread given to beggar’ (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis. Seiring dengan berjalannya waktu,bribe bermakna “sedekah’ (alms), blackmail atau extortion (pemerasan) dalam kaitannya dengan pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk mempengaruhi secara jahat atau korup.
Tidak jauh berbeda, Campbell (dalam Alkostar 2008, h.10) bribery juga bisa berartithe offering, giving, receiving or soliciting of someting of value for the purpose of influence the action an official in the discharge of his of her public or legal duties. Penawaran, pemberian, penerimaan atau pengumpulan sesuatu yang berharga dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan pegawai dalam pelaksanaan tugasnya secara umum atau legal.
Sementara Transparansi International (dalam Simanjuntak, 2008, h.1) mendefinisikan secara operasional, suap itu merupakan tindakan membayar uang secara ilegal untuk mendapatkan keuntungan atau kemudahan dalam proses birokrasi.
Muladi menilai, suap menyuap yang dilakukan secara bersama-sama dengan penggelapan dana-dana publik sering disebut sebagai inti dari tindak pidana korupsi. Secara harfiah, korupsi adalah perilaku pejabat baik politikus atau politisi maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. Dari sudut pandang hukum, unsur-unsur yang mencakup tindak pidana korupsi; perbuatan melawan hukum; penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana prasana; memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi; merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
Menurut Juniadi Soewartojo (dalam Demartoto, 2007, h. 22-35), korupsi adalah tingkah laku atau tindakan seseorang atau lebih yang melanggar norma-norma dengan menggunakan atau menyalahgunakan kekuasaan atau kesempatan melalui proses pengadaan, penetapan pungutan, penerima atau pemberian fasilitas atau jasa lainnya, yang dilakukan dalam kegiatan penerimaan dan atau pengeluaran uang atau kekayaan, penyimpanan uang atau kekayaan, serta dalam perizinan atau jasa lainnya dengan tujuan pribadi atau golongannya sehingga langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan dan atau keuangan dan atau kekayaan negara atau masyarakat.
Wertheim (dalam Revida, 2003, h.2), seseorang pejabat publik dikatakan melakukan tindakan korupsi bila ia menerima hadiah dari seseorang yang bertujuan mempengaruhinya agar ia mengambil keputusan yang menguntungkan kepentingan si pemberi hadiah. Kadang-kadang, orang yang menawarkan hadiah dalam bentuk jasa juga termasuk dalam korupsi.
Sedangkan Masyarakat Transparansi Indonesia (dalam Renaldi, 2007, h.54) memberikan pengertian bahwa tindakan disebut korupsi apabila suatu perbuatan tidak jujur atau penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam praktiknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubunganya dengan jabatan tanpa ada catatan administrasi.
Ada pun menurut sudut pandang hukum, suatu tindakan dinyatakan sebagai korupsi telah dijelaskan secara jelas dalam 13 pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 yang telah direvisi menjadi UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan pasar-pasal tersebut korupsi dirumuskan kedalam 30 jenis tidak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara gamblang mengenai perbuatan yang bisa dikenalkan sanksi pidana korupsi. Ketigapuluh bentuk tindak pidana korupsi itu dikelompokan menjadi tujuh:
1. Kerugian keuangan negara
2. Suap menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan dalam pengadaan
7. Gratifikasi.
Ciri-ciri korupsi ini, menurut Alatas (1981) dalam Demartoto (2007, h.89-102), diantaranya: pertama, dilakukan secara berjamaah. Kedua, bersifat rahasia dalam bertindak. Ketiga, melibatkan kewajiban dan timbal balik, dimana kewajiban atau keuntungan itu tidak melulu berupa uang. Ada pun penyebab tumbuh suburnya korupsi adalah adalah:
a. Ketiadaan kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tindakan laku yang menjinakan korupsi.
b. Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.
c. Peninggalan jaman kolonial.
d. Kurangnya pendidikan.
e. Tiadanya tindakan hukum yang keras
f. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi.
Penelitian Sing (1974) dalam Revida (2003, h.2) menemukan bahwa terjadinya korupsi di India adalah karena kelemahan moral (41,3 %), tekanan ekonomi (23,8 %), hambatan struktur administrasi (17,2%) hambatan struktur sosial (7,08 %). Merican (1971) dalam Revida (2003, h.3) mengurai sebab-sebab korupsi adalah peninggalan pemerintahan kolonial, kemiskinan dan ketidaksamaan, gaji yang rendah, pengaturan yang bertele-tele dan pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. Sementara Ainan (1982) dalam Revida (2003, h.3), tindakan korupsi yang begitu marak bisa disebabkan karena;
a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.
b. Administrasi yang lamban, mahal dan tidak luwes.
c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti atau suap.
d. Korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba-loma untuk korupsi.
e. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat dihindarkan.
f. Lain dengan di Nigeria, orang tidak dapat menolak suapan dan korupsi kecuali menganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.
g. Ketika orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.
Dari pendapat para ahli itu, bisa penulis bisa menyimpulkan bahwa sebab-sebab tumbuh suburnya korupsi tidak lepas dari: income atau pendapatan seorang pegawai yang kurang sehingga untuk menambah pengahasilannya, ia berkorupsi atau menerima sogokan. Kedua, masih ada kaitannya dengan faktor yang pertama, adalah mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara instan sehingga melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
Ketiga, tindakan korupsi tidak bisa lepas dari sejarah masa lalu, atau peninggalan kolonialisme. Bangsa Indonesia telah dijajah selama 3,5 abad oleh Belanda. Tidak bisa lepas dari masa lalu. Keempat, nilai-nilai atau pemahaman etika yang minim dari para pelaku pengambil kebijakan atau pegawai. Kelima, penegakan hukum yang masih kurang. Setumpuk peraturan baik itu perundang-undangan atau peraturan lain dibuat, namun tidak dilaksanakan sehingga menjadi macan kertas saja yang tidak berfungsi apa-apa.
Sumber:
http://politik.kompasiana.com/2012/05/01/fenomena-politik-suap-kepala-daerah-masalah-dan-solusinya-454055.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s